Mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas penggunaan anggaran, pemerataan pembangunan, hingga pengembangan sektor pariwisata menjadi perhatian dalam pandangan umum fraksi-fraksi.
Berbagai masukan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis yang digelar pada Senin (21/9/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis Hendrik Firnanda Pangaribuan, didampingi Wakil Ketua III H. Misno. Sementara itu, Bupati Bengkalis diwakili Wakil Bupati Dr. H. Bagus Santoso.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis atas penyampaian Ranperda dan Nota Keuangan Perubahan APBD 2026 yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, fraksi-fraksi menyatakan persetujuan agar rancangan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme pembahasan sesuai aturan yang berlaku, dengan tetap memberikan sejumlah catatan penting sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah.
Pandangan umum tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan anggaran daerah. Sebab, perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka pendapatan dan belanja, melainkan juga kesempatan untuk mengevaluasi program yang telah berjalan serta memastikan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurut Fraksi PKS, Perubahan APBD 2026 seharusnya menjadi momentum untuk melakukan koreksi terhadap pelaksanaan anggaran, bukan sekadar mengubah atau menyesuaikan angka-angka dalam dokumen keuangan daerah.
Fraksi tersebut mendorong agar pengelolaan anggaran dilakukan secara lebih disiplin, terukur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setiap program yang dibiayai melalui APBD perlu memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta hasil yang dapat dievaluasi.
Dengan pendekatan tersebut, anggaran daerah diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan yang berkelanjutan.
Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah diperlukan agar setiap kebijakan anggaran disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas pembangunan yang terukur.
Melalui pembahasan yang cermat dan terbuka, Perubahan APBD 2026 diharapkan mampu memperkuat kualitas belanja daerah, meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan, memperbaiki pelayanan publik, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Bengkalis.
Dengan demikian, perubahan anggaran tidak berhenti sebagai penyesuaian dokumen keuangan, tetapi menjadi instrumen penting untuk mendorong pembangunan yang lebih merata, efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
