Pekanbaru, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Keputusan KPU Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual, Selasa (29/7), yang digelar secara luring di kantor KPU Provinsi Riau dan daring diikuti oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Riau.
Kegiatan ini turut dihadiri secara daring oleh Anggota KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan, Iffa Rosita, serta Kepala Biro Hukum KPU RI, Novy Hasbhy Munawar. Dalam sambutannya, Iffa menekankan pentingnya pelaksanaan pedoman ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etik kelembagaan.
“Ini bukan sekadar regulasi administratif, tetapi komitmen nyata menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas kekerasan seksual,” ujarnya.
Ketua KPU Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, menyampaikan komitmen pihaknya untuk menjalankan pedoman tersebut secara menyeluruh. “Pencegahan kekerasan seksual harus menjadi bagian dari budaya kerja yang berintegritas dan saling menghormati,” tegasnya.
Acara dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh jajaran KPU Provinsi Riau. Pakta ini juga akan ditandatangani seluruh pejabat struktural dan staf sekretariat.
Sebagai narasumber, Kepala DP3AP2KB Provinsi Riau, Fariza, memaparkan pentingnya edukasi, pendampingan psikologis, dan sistem pelaporan yang aman dalam upaya perlindungan korban di tempat kerja.
Sementara itu, Anggota KPU Riau Divisi Hukum dan Pengawasan, Supriyanto, mengungkapkan bahwa KPU Riau telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagai ujung tombak edukasi dan tindak lanjut laporan.
Kegiatan ditutup oleh Nugroho Noto Susanto, Anggota KPU Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Ia menegaskan pentingnya menjunjung etika penyelenggara pemilu dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kerja.
