Medan – Peringatan Hari Perempuan Sedunia pada 7 Maret 2026 menjadi momentum bagi Konsorsium PERMAMPU bersama jaringan organisasi perempuan di Pulau Sumatera untuk menyoroti peran penting perempuan dalam penanganan bencana.
Kegiatan yang digelar secara hybrid ini diikuti 312 peserta, terdiri dari 302 perempuan dan 10 laki-laki yang merupakan perwakilan anggota serta mitra dari 10 provinsi di Sumatera.
Mengusung tema “Berbagi dan Belajar Bersama Pengalaman dan Penelitian Aksi Kepemimpinan Perempuan dalam Penanganan Bencana untuk Pemenuhan Hak Perempuan Marginal dan Keadilan Gender”, forum ini menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus refleksi atas peran perempuan dalam menghadapi bencana yang semakin sering terjadi.
Perwakilan INKLUSI, Ela Hasanah, menegaskan bahwa pengakuan terhadap kepemimpinan perempuan sangat penting dalam upaya penanganan bencana.
“Partisipasi perempuan merupakan kunci untuk mewujudkan penanganan bencana yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Perempuan dan Kelompok Rentan Hadapi Dampak Berlapis
Konsorsium PERMAMPU menyoroti bahwa bencana seringkali memberikan dampak lebih berat bagi perempuan dan kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil dan menyusui, serta keluarga dari kelompok minoritas.
Namun demikian, respons pemerintah dan relawan dinilai masih cenderung seragam dan belum memenuhi standar minimum kemanusiaan seperti SPHERE Standard.
Bantuan yang diberikan kerap lebih berfokus pada rehabilitasi infrastruktur fisik, sementara kebutuhan spesifik para penyintas terutama perempuan sering terabaikan.
Melalui pengalaman lapangan, jaringan PERMAMPU memperkenalkan pendekatan yang lebih responsif terhadap korban, seperti pengumpulan data terpilah, menjangkau kelompok paling rentan, menyediakan bantuan kebutuhan khusus, hingga mendukung pemulihan trauma bagi penyintas.
Kisah Perempuan Tangguh di Tengah Bencana
Forum ini juga menghadirkan kisah perempuan yang tidak hanya menjadi korban, tetapi juga pemimpin dalam situasi krisis.
Salah satunya Nurbaeti, staf lapangan Flower Aceh sekaligus korban banjir di Aceh Tamiang. Ia menceritakan perjuangannya menyelamatkan anak kembar dan orang tuanya saat banjir besar melanda wilayah tersebut.
Meski rumahnya rusak dan harta benda hilang, Nurbaeti tetap bangkit dengan membuka dapur umum dan menyalurkan bantuan bagi warga di desanya.
“Hati saya perlahan pulih karena masih bisa membantu dan berbagi dengan orang lain,” tuturnya.
Kisah serupa datang dari Evi, aktivis kemanusiaan di Sumatera Barat yang juga seorang ibu dengan disabilitas.
Di tengah banjir bandang, ia berjuang menyelamatkan anak serta orang tuanya yang sudah lansia, sekaligus menghubungkan jaringan kemanusiaan agar bantuan segera datang ke wilayahnya.
Bencana Berulang, Mitigasi Dinilai Lemah
Jaringan PERMAMPU mencatat banjir semakin sering terjadi di berbagai wilayah Sumatera, termasuk di Lampung pada 6 Maret 2026.
Di sejumlah wilayah di Riau seperti Kampar dan Rokan Hilir, banjir bahkan dianggap sebagai kejadian rutin yang terjadi setiap lima tahun.
Namun kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dinilai masih rendah. Upaya mitigasi bencana dinilai belum dilakukan secara serius, termasuk pengendalian kerusakan lingkungan dan hutan.
Di Aceh misalnya, pemerintah disebut masih menerbitkan lebih dari 20 izin pengelolaan lahan hutan meski wilayah tersebut tengah menghadapi situasi bencana ekologis.
Respons Pemerintah Dinilai Lamban
Para penyintas juga menyoroti lambannya respons pemerintah dalam penanganan bencana. Banyak daerah mengaku minim bantuan karena dianggap memiliki jumlah korban lebih sedikit dibanding wilayah lain.
Seorang perempuan berinisial MZ (23) dari Tapanuli Tengah mengisahkan pengalamannya saat meminta bantuan untuk mengevakuasi orang tuanya yang tertimbun longsor.
“Saya justru dijawab bahwa korban kami sedikit dan masih ada ratusan korban di tempat lain,” katanya.
PERMAMPU juga menilai pemerintah pusat belum memberikan perhatian maksimal terhadap bencana di Sumatera. Usulan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp205 triliun disebut hanya disetujui sekitar Rp56 triliun.
Seruan untuk Pemerintah dan Masyarakat
Dalam peringatan Hari Perempuan Sedunia ini, PERMAMPU bersama jaringan organisasi perempuan di Sumatera menyerukan beberapa hal penting, antara lain:
Mengakui dan memperkuat peran perempuan akar rumput sebagai aktor penting dalam respons dan pemulihan bencana.
Mendorong masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana berulang.
Meminta pemerintah desa membangun sistem peringatan dini berbasis komunitas yang melibatkan perempuan, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Mendesak pemerintah pusat dan daerah menangani bencana ekologis di Sumatera secara serius melalui konservasi hutan dan alokasi anggaran pemulihan yang memadai.
Koordinator Konsorsium PERMAMPU, Dina Lumbantobing, menegaskan perempuan Sumatera telah menunjukkan ketangguhan dan solidaritas luar biasa dalam menghadapi bencana.
“Perempuan bukan sekadar korban bencana. Mereka adalah pemimpin yang mampu menggerakkan komunitas untuk bangkit dan saling menyelamatkan,” ujarnya.
Forum ini diikuti jaringan organisasi perempuan dari 10 provinsi di Sumatera, di antaranya Flower Aceh, PESADA, PPSW Riau, LP2M Sumatera Barat, APM Jambi, Cahaya Perempuan Bengkulu, WCC Palembang, Perkumpulan DAMAR Lampung, Yayasan Embun Pelangi, dan Sangpuan Indonesia.
Momentum ini menjadi pengingat bahwa di tengah bencana yang terus berulang, kepemimpinan perempuan merupakan kekuatan penting dalam membangun ketahanan komunitas sekaligus memperjuangkan keadilan gender.
