Jakarta – Bupati Kampar Ahmad Yuzar didampingi Wakil Bupati Kampar Misharti menghadiri kegiatan Diseminasi Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terkait hasil pemantauan dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa, Rabu (4/2).
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dan dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, anggota legislatif, serta para pemangku kepentingan dari berbagai daerah di Indonesia.
Acara dibuka secara resmi oleh Sultan Baktiar Najamudin selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya harmonisasi antara Ranperda dan Perda dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik serta pemberdayaan masyarakat lokal.
Menurutnya, evaluasi terhadap regulasi daerah menjadi hal yang sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan serta tantangan yang dihadapi masyarakat desa secara efektif dan berkelanjutan.
Turut mendampingi Bupati Kampar dalam kegiatan tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kampar Ardi Mardiansyah.
Kehadiran jajaran Pemerintah Kabupaten Kampar dalam forum ini menunjukkan komitmen daerah untuk terus memperkuat kualitas produk hukum daerah yang transparan, akuntabel, serta mampu meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.
Dalam forum diskusi tersebut, para peserta juga saling berbagi pengalaman mengenai penyusunan regulasi yang responsif terhadap aspirasi masyarakat desa, sekaligus membahas strategi untuk meningkatkan efektivitas implementasi Perda di tingkat desa.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Kampar, dapat semakin memperkuat peraturan daerah yang selaras dengan arah pembangunan nasional serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
