BAGANSIAPIAPI – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, tertib, dan akuntabel hingga ke tingkat kepenghuluan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah meningkatkan pemahaman aparatur kepenghuluan mengenai pengelolaan keuangan dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan melalui Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar di Gedung Misran Rais, Bagansiapiapi, Senin (19/10/2026), tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pengelolaan keuangan kepenghuluan yang semakin profesional, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui sosialisasi ini, aparatur kepenghuluan diharapkan semakin memahami pentingnya ketertiban administrasi keuangan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, H. Sarman Syahroni, S.T., M.IP., yang hadir mewakili Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam. Hadir dalam kesempatan itu sejumlah staf ahli, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta Datuk dan Datin Penghulu dari seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
Turut hadir Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Dr. Evenri Sihombing, S.E., Ak., M.Si., CFE, CFrA, CA, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Riau, YFR Hermiyana, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir, Basri.
Kehadiran unsur pemerintah daerah bersama instansi yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan keuangan dan perpajakan tersebut mencerminkan pentingnya sinergi dalam membangun sistem pengelolaan keuangan kepenghuluan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepatuhan Pajak Menjadi Bagian Penting Tata Kelola Keuangan
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Rokan Hilir, Sarman Syahroni, menekankan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan kepenghuluan.
Menurutnya, aparatur yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran harus memiliki pemahaman memadai mengenai kewajiban perpajakan. Dengan demikian, setiap kegiatan dan transaksi keuangan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemahaman tersebut diperlukan agar pelaksanaan administrasi keuangan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kegiatan dan penggunaan anggaran, tetapi juga memperhatikan kelengkapan dokumen, ketepatan pencatatan, serta pemenuhan kewajiban perpajakan.
Ketelitian dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan menjadi salah satu faktor penting untuk meminimalkan kesalahan administrasi. Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur kepenghuluan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui sosialisasi, pembinaan, dan koordinasi dengan instansi terkait.
Pengelolaan pajak yang tertib juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Setiap kewajiban harus dipenuhi berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga administrasi keuangan dapat berjalan secara teratur dan memiliki dasar pertanggungjawaban yang jelas.
Melalui pemahaman yang semakin baik, aparatur kepenghuluan diharapkan mampu menjalankan tugas pengelolaan anggaran secara lebih cermat, sekaligus meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan di tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Optimalisasi Siskeudes untuk Administrasi yang Lebih Tertib
Selain meningkatkan kepatuhan perpajakan, sosialisasi tersebut juga memberikan perhatian terhadap optimalisasi pemanfaatan aplikasi Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes.
Aplikasi ini menjadi salah satu instrumen pendukung dalam proses administrasi dan pencatatan keuangan desa. Pemanfaatannya diharapkan membantu aparatur dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara lebih terstruktur, sehingga data dan dokumen yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dapat dikelola dengan lebih tertib.
Dalam pelaksanaannya, penggunaan aplikasi membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang memahami prosedur serta ketentuan administrasi keuangan. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan aparatur menjadi bagian penting agar pemanfaatan Siskeudes dapat berjalan secara optimal.
Penguasaan terhadap sistem administrasi keuangan juga perlu diikuti dengan kedisiplinan dalam memasukkan data, memeriksa kelengkapan dokumen, dan memastikan kesesuaian pencatatan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Dengan demikian, penggunaan aplikasi tidak sekadar menjadi sarana pencatatan administratif, tetapi juga mendukung proses pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan kepenghuluan.
Ketertiban dalam pencatatan dan pelaporan akan membantu aparatur menelusuri penggunaan anggaran berdasarkan dokumen yang tersedia. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Namun, optimalisasi aplikasi tetap harus disertai pemahaman terhadap regulasi dan pelaksanaan prosedur yang benar. Teknologi menjadi instrumen pendukung, sedangkan kepatuhan, ketelitian, dan tanggung jawab aparatur tetap menjadi unsur utama dalam pengelolaan keuangan.
Sinergi untuk Meminimalkan Kesalahan Administrasi
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah kepenghuluan, serta instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
Sinergi tersebut diperlukan agar aparatur memperoleh pemahaman yang tepat mengenai tata cara administrasi keuangan, kewajiban perpajakan, dan penerapan ketentuan yang berlaku.
Pembinaan yang berkelanjutan diharapkan dapat membantu mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi aparatur kepenghuluan, sekaligus mendorong penyelesaian persoalan administrasi secara tepat.
Dengan adanya koordinasi yang baik, pelaksanaan pengelolaan keuangan diharapkan semakin tertib, mulai dari penyusunan perencanaan hingga penyampaian laporan pertanggungjawaban.
Kehadiran unsur BPKP dan Direktorat Jenderal Pajak dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian penting dalam memperkuat pemahaman aparatur mengenai aspek pengawasan dan perpajakan. Kolaborasi lintas instansi diharapkan dapat mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan serta meminimalkan potensi kekeliruan dalam pelaksanaannya.
Di sisi lain, peningkatan kualitas administrasi keuangan juga membutuhkan komitmen dari setiap aparatur yang diberikan tanggung jawab. Pemahaman yang diperoleh melalui sosialisasi perlu diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari agar memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan.
Keuangan Tertib, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat Lebih Optimal
Pengelolaan keuangan kepenghuluan yang tertib dan akuntabel memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Anggaran yang dikelola berdasarkan perencanaan dan administrasi yang baik diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program sesuai kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan.
Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kepenghuluan.
Melalui pemanfaatan Siskeudes, peningkatan pemahaman perpajakan, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berharap aparatur kepenghuluan semakin profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Ke depan, konsistensi dalam menerapkan prinsip transparansi, ketertiban administrasi, dan akuntabilitas diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pengelolaan keuangan yang lebih baik.
Dengan demikian, setiap tahapan pengelolaan anggaran dapat dilaksanakan secara terencana, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam memperkuat tata kelola pemerintahan hingga tingkat kepenghuluan, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui penguatan kapasitas aparatur dan optimalisasi sistem administrasi keuangan, Pemkab Rokan Hilir terus mendorong terwujudnya pemerintahan kepenghuluan yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
