BAGANSIAPIAPI – Bupati Rokan Hilir (Rohil), Bistamam, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Riau yang menyerahkan data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai upaya memperkuat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penyerahan data tersebut dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, di Mess Pemda Rohil, Rabu (1/7/2026). Data yang disampaikan dinilai menjadi acuan penting bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam memetakan potensi penerimaan daerah sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan.
Bupati Bistamam mengatakan, data tunggakan yang diberikan Pemprov Riau sangat bermanfaat untuk menyusun langkah strategis dalam penagihan pajak serta merancang program edukasi kepada masyarakat.
"Data ini sangat berharga bagi kami. Dengan informasi yang akurat, pemerintah daerah dapat memetakan potensi pajak sekaligus menentukan langkah yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak," ujar Bistamam.
Sebagai tindak lanjut, Bistamam menegaskan akan menerbitkan surat edaran yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir segera melunasi pajak kendaraan bermotor.
Menurutnya, ASN harus menjadi teladan dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan sebelum mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang sama.
"Saya akan menandatangani surat edaran terkait kewajiban ASN membayar pajak kendaraan bermotor. ASN harus menjadi contoh dan pelopor dalam tertib membayar pajak," tegasnya.
Sementara itu, Sekdaprov Riau Syahrial Abdi menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.Ia menjelaskan, hasil penerimaan PKB memberikan manfaat besar bagi daerah karena sekitar 66 persen dari realisasi penerimaan akan dikembalikan kepada pemerintah kabupaten sebagai dana bagi hasil yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.
"Melalui kolaborasi yang baik, kami berharap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Rokan Hilir terus meningkat sehingga berdampak pada bertambahnya penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," kata Syahrial.
*Tim red
