Rokan Hulu – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-30 tahun 2026 dengan penuh khidmat di halaman Kantor Bupati Rokan Hulu, Senin (27/04/2026). Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita”, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran daerah sebagai penggerak utama pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si, yang bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam suasana tertib dan penuh semangat nasionalisme, kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Rokan Hulu Hj. Sumiartini, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, staf ahli Setda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh camat se-Kabupaten Rokan Hulu.
Kehadiran berbagai unsur pemerintahan tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, partisipasi organisasi wanita juga menjadi bagian penting dalam peringatan ini. Ketua TP-PKK Rohul dr. Yeni Dwi Putri, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Hj. Yurniziarti, serta para pengurus organisasi wanita lainnya turut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah yang inklusif.
Dalam amanatnya, Yusmar menegaskan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 bukan sekadar seremoni rutin, melainkan momentum refleksi atas perjalanan panjang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Ia menekankan bahwa otonomi daerah memberikan ruang strategis bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri, inovatif, dan responsif dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan.
“Otonomi daerah harus dimaknai sebagai peluang untuk menghadirkan kebijakan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Dengan semangat Asta Cita, kita dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat daya saing daerah,” ujar Yusmar.
Menurutnya, tema yang diangkat tahun ini memiliki makna mendalam, yakni mendorong daerah untuk berperan aktif dalam mewujudkan delapan prioritas pembangunan nasional atau Asta Cita. Hal ini mencakup berbagai sektor strategis seperti kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang merata, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi desa, hingga penanggulangan kemiskinan.
Yusmar juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan program-program prioritas tersebut. Menurutnya, daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal.
Dalam konteks implementasi, pemerintah telah mendorong berbagai program konkret yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di antaranya adalah pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) sebagai solusi atas permasalahan lingkungan, program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana khususnya di wilayah Sumatera, serta pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDKM) untuk memperkuat ekonomi berbasis masyarakat.
Selain itu, reformasi birokrasi juga menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Yusmar menyebutkan bahwa reformasi birokrasi berbasis outcome harus didukung dengan digitalisasi yang terintegrasi agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
“Birokrasi harus mampu bergerak cepat, lincah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi digital menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern dan efisien,” tegasnya.
Meski demikian, Yusmar tidak menampik bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas fiskal di sebagian besar daerah, yang masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dari total 546 daerah di Indonesia, sebanyak 469 daerah masih memiliki kapasitas fiskal yang rendah.
Selain itu, persoalan lingkungan juga menjadi tantangan serius, terutama dalam pengelolaan sampah. Saat ini, tercatat sekitar 16,2 juta ton sampah per tahun belum terkelola secara optimal di berbagai daerah. Hal ini membutuhkan kerja sama lintas sektor dan lintas daerah agar dapat ditangani secara komprehensif.
Dari sisi ekonomi, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan ketimpangan yang tercermin dari rasio Gini yang masih berada di angka 0,375. Sementara itu, menjaga stabilitas inflasi yang berada di kisaran 3,48 persen serta pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 persen juga menjadi perhatian penting dalam menjaga keseimbangan pembangunan.
Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Yusmar menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan nasional. Ia berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dapat terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam menjalankan program-program pembangunan.
“Daerah harus menjadi mitra aktif dalam pembangunan nasional. Dengan memahami potensi lokal dan kebutuhan masyarakat, kita dapat menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata,” tutupnya.
