KANDIS — Bupati Siak, Afni Zulkifli, menegaskan bahwa kampung harus berperan lebih strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi tekanan.
Penegasan tersebut disampaikan saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) di Aula Kantor Camat Kandis, Kamis (2/4/2026). Adapun kampung yang dilantik meliputi Kampung Belutu, Kampung Jambai Makmur, dan Kampung Sungai Gondang.
Dalam sambutannya, Afni menekankan bahwa pemerintah kampung tidak lagi cukup hanya berperan sebagai pelaksana program, melainkan harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang produktif dan inovatif.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Kampung harus bertransformasi menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan fiskal yang saat ini dihadapi tidak hanya dirasakan oleh Kabupaten Siak, tetapi juga hampir seluruh daerah di Indonesia. Penurunan transfer dari pemerintah pusat, di sisi lain, beriringan dengan kewajiban menjalankan berbagai program prioritas nasional.
Situasi ini, kata Afni, menuntut pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian cepat, terutama dalam pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan disiplin.
Ia mengungkapkan, komposisi belanja pegawai di Kabupaten Siak saat ini masih berada di kisaran 36 hingga 38 persen, melampaui batas ideal yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 30 persen. Untuk menyesuaikan kondisi tersebut, dibutuhkan efisiensi anggaran hingga ratusan miliar rupiah.
“Perkiraan kita, perlu pengurangan belanja sekitar Rp500 sampai Rp600 miliar. Ini tentu bukan hal ringan, tetapi harus dilakukan agar tidak terkena sanksi fiskal,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah telah melakukan rasionalisasi anggaran, termasuk penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Namun demikian, Afni memastikan bahwa tidak akan ada kebijakan merumahkan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami berkomitmen tidak ada pegawai yang dirumahkan. Kita akan mencari solusi lain, walaupun semua harus ikut merasakan dampak pengetatan ini,” tegasnya.
Lebih jauh, Afni menekankan bahwa perubahan kondisi fiskal harus diikuti dengan perubahan pendekatan pembangunan di tingkat kampung. Ia meminta agar dana desa tidak hanya dihabiskan untuk kegiatan rutin, tetapi diarahkan pada program-program produktif yang memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
“Dana desa harus mampu menghasilkan. Harus ada aktivitas ekonomi yang tumbuh dan berkelanjutan,” katanya.
Ia menyebutkan sejumlah contoh program yang telah menunjukkan hasil positif, seperti pengembangan peternakan ayam petelur, pertanian hortikultura, hingga budidaya sayuran berbasis hidroponik yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar.
Selain itu, Pemkab Siak juga membuka peluang pemanfaatan aset daerah oleh masyarakat. Aset tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh petani maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan produktivitas.
Afni menjelaskan, skema pemanfaatan aset akan dibuat lebih fleksibel, termasuk kemungkinan pembayaran sewa setelah panen serta pemberian keringanan jika terjadi gagal panen.
“Kita ingin aset daerah menjadi alat produksi, bukan justru menjadi beban bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Afni juga menyoroti peluang ekonomi dari program nasional, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut, program ini memiliki potensi besar dalam mendorong perputaran ekonomi daerah jika dimanfaatkan dengan baik.
“Satu dapur MBG bisa mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan. Ini peluang besar bagi daerah,” ungkapnya.
Namun demikian, ia mengingatkan agar rantai pasok dalam program tersebut benar-benar melibatkan pelaku usaha lokal, mulai dari petani, peternak hingga UMKM.
“Jangan sampai anggaran besar itu justru dinikmati oleh daerah lain. Produk lokal harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Afni juga mengingatkan agar tidak ada penolakan terhadap produk lokal selama memenuhi standar yang ditetapkan. Menurutnya, keberpihakan terhadap produk lokal merupakan kunci dalam memperkuat ekonomi daerah.
Di tengah berbagai tantangan yang ada, Afni mengajak seluruh elemen pemerintahan, baik di tingkat kabupaten maupun kampung, untuk memperkuat kolaborasi dan meninggalkan ego sektoral.
“Kondisi saat ini menuntut kita untuk bekerja bersama. Tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri,” katanya.
Menutup arahannya, Afni menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas keuangan sekaligus mengurangi beban utang daerah. Ia optimistis, dengan langkah yang tepat, kondisi keuangan daerah akan semakin membaik.
“Kita ingin meninggalkan kondisi keuangan yang sehat bagi generasi berikutnya. Ini tanggung jawab kita bersama,” tutupnya.
(*06/raisya)
