Siak Siap Gelar PSU, Mendagri Ingatkan Bahaya Polarisasi dan Politik Uang

Palukeadilannews.com

Siak – Ketegangan politik masih terasa di Siak menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 22 Maret 2025. Pemerintah pusat pun turun tangan untuk memastikan proses ini berjalan dengan aman dan adil.


Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa PSU di Siak menjadi perhatian serius karena potensi polarisasi masyarakat masih tinggi. Menurutnya, meskipun Pilkada sudah berlangsung, di daerah yang harus menggelar PSU, tensi politik masih terasa.


"Pilkada belum benar-benar selesai, terutama di daerah yang harus melaksanakan PSU. Kita harus waspada terhadap isu-isu yang dapat memperkeruh suasana, termasuk netralitas keamanan dan stabilitas masyarakat," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi bersama jajaran pemerintah daerah melalui zoom meeting pada Jumat (21/3/2025).


Selain itu, Mendagri juga mengingatkan bahaya politik uang yang masih mengintai. Ia meminta semua pihak mengawasi jalannya PSU agar tidak terjadi pelanggaran yang bisa berujung pada sengketa baru atau PSU ulang.


"Mesin politik masih bergerak, kandidat dan pendukungnya masih bertarung. Jangan sampai politik uang mencederai proses demokrasi yang sedang kita jaga," tegasnya.


Kesiapan Siak Menuju PSU

Siak menjadi salah satu dari empat daerah yang lebih dulu menggelar PSU dalam gelombang pertama, bersama Bangka Barat, Magetan, dan Barito Utara. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, memastikan distribusi logistik berjalan lancar dan pengawasan telah dilakukan di tingkat daerah.


Sementara itu, Plh Sekda Siak Fauzi Asni menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan personel keamanan dan anggaran guna memastikan PSU berjalan lancar. 


"Kami siap melaksanakan PSU dengan kerja sama semua pihak. Harapan kami, PSU ini berjalan aman, lancar, dan menghasilkan pemimpin terbaik bagi masyarakat Siak," kata Fauzi.


Selain itu, Tito Karnavian juga meminta Gubernur Riau segera menerbitkan izin cuti bagi kepala daerah yang ikut PSU agar tidak ada celah gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) hanya karena persoalan administratif.


“22 Maret adalah hari penting bagi Siak. Jangan sampai ada kendala administratif yang bisa menghambat proses ini,” ujarnya.


PSU akan menjadi momen penentu bagi masyarakat Siak, apakah pemimpin yang terpilih benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat atau justru kembali memicu perdebatan politik. Kini, semua mata tertuju pada jalannya PSU besok. Akankah berjalan lancar atau justru memanas?

 

Tags