Komitmen itu disampaikan KH Muhammad Mursyid saat diwawancarai seusai menghadiri upacara peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Kuantan Singingi di Lapangan Limuno, Teluk Kuantan, Senin (12/10/2026) pagi.
Mursyid mengatakan, aspirasi pembangunan jalan tol tersebut perlu dikawal melalui komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan terkait.
Ia menyatakan siap memperjuangkan aspirasi itu bersama anggota DPD RI lainnya, khususnya perwakilan dari daerah pemilihan Riau, agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur transportasi memiliki peran penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Konektivitas yang baik tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi memperlancar distribusi barang, meningkatkan aktivitas perdagangan, dan membuka peluang investasi baru.
Jika rencana tersebut dapat diwujudkan, konektivitas antarwilayah diharapkan semakin terbuka. Masyarakat akan memiliki alternatif akses perjalanan, sementara pelaku usaha berpeluang memperoleh manfaat dari meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa.
Bagi Kuansing, keberadaan infrastruktur transportasi yang memadai juga dinilai relevan dengan upaya memperkuat nilai tambah komoditas unggulan daerah.
Distribusi hasil perkebunan yang lebih efisien berpotensi membantu menekan biaya logistik, meskipun manfaat tersebut nantinya tetap bergantung pada desain jaringan jalan, lokasi akses, tarif, serta keterhubungannya dengan pusat-pusat produksi dan perdagangan.
Di sisi lain, Kuansing memiliki potensi pariwisata dan kebudayaan yang dapat dikembangkan lebih luas. Salah satu daya tarik utamanya adalah tradisi Pacu Jalur, perlombaan perahu tradisional yang telah dikenal secara nasional dan menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah, bahkan mancanegara.
Karena itu, komitmen pengawalan dari anggota DPD RI diharapkan dapat menjadi bagian dari proses penyampaian aspirasi daerah kepada pemerintah pusat. Koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta lembaga terkait diperlukan agar usulan tersebut dapat dinilai berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan nasional.
Masyarakat Kuansing pun berharap aspirasi pembangunan jalan tol tersebut dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan, bukan sekadar menjadi wacana. Kehadiran infrastruktur yang tepat sasaran diharapkan mampu memperkuat perekonomian daerah, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta meningkatkan daya saing sektor perkebunan, perdagangan, dan pariwisata.
Dengan demikian, perjuangan pembangunan jalan tol Inhu–Kuansing–Sumbar tidak hanya berkaitan dengan penambahan jalur transportasi, tetapi juga menyangkut harapan jangka panjang terhadap pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Riau dan Sumatera Barat.
