SIAK – Bupati Siak, Afni Z, menegaskan bahwa keterbatasan kemampuan fiskal daerah tidak akan mengurangi komitmen Pemerintah Kabupaten Siak dalam melaksanakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang III di Ruang Rapat Putri Kacamayang, DPRD Kabupaten Siak, Senin (6/7/2026).
Dalam sambutannya, Afni menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan, kritik, dan rekomendasi yang diberikan. Menurutnya, seluruh pandangan tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menyusun arah pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Siak atas perhatian, masukan, kritik, dan rekomendasi yang telah diberikan. Seluruhnya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Siak dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Afni.
Ia mengakui bahwa tantangan pembangunan saat ini dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas fiskal yang berdampak pada ruang gerak pembangunan di berbagai sektor. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Siak terus melakukan berbagai langkah strategis melalui penetapan skala prioritas pembangunan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efisiensi belanja daerah, percepatan digitalisasi pelayanan publik, serta memperjuangkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat maupun sumber pendanaan lainnya.
"Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Orientasi pembangunan bukan hanya pada besarnya anggaran yang terserap, tetapi pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat," tegasnya.
Afni menjelaskan, sektor-sektor yang menjadi perhatian DPRD, seperti infrastruktur, pelayanan air bersih, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga penguatan perekonomian daerah, tetap menjadi prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Di bidang infrastruktur, pemerintah terus mengoptimalkan pemeliharaan jalan sekaligus memperjuangkan tambahan pembiayaan dari pemerintah pusat. Sementara itu, pada sektor pelayanan air bersih, berbagai inovasi dilakukan melalui pengembangan sistem pembayaran digital, peningkatan jaringan distribusi, serta penambahan sambungan rumah secara bertahap.
Untuk sektor pendidikan dan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Siak juga terus berupaya memperoleh dukungan pemerintah pusat dalam peningkatan sarana dan prasarana serta pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan agar kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat semakin baik.
Menutup penyampaiannya, Afni menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah.
"Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat menjadi modal utama untuk menghadapi tantangan yang ada. Pemerintah terbuka terhadap setiap kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kinerja serta menghadirkan pembangunan yang semakin berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat," pungkasnya.
(*06/Raisya)
