Pekanbaru – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi yang ke-15 kalinya secara berturut-turut diterima Kabupaten Siak.
Capaian ini menegaskan konsistensi Pemkab Siak dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, M.Si, menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah dan pihak terkait yang telah bekerja keras serta berkomitmen menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga opini WTP kembali dapat dipertahankan.
“Alhamdulillah, Siak kembali mempertahankan predikat opini WTP dari BPK RI. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Ini adalah keberhasilan bersama seluruh jajaran,” ujar Afni, Kamis (18/6/2026).
Meski demikian, Afni menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Menurutnya, masih terdapat sejumlah rekomendasi dari BPK yang harus ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Namun kita jangan berpuas hati. Karena masih banyak kewajiban untuk menyelesaikan ataupun menjawab rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. Sekali lagi terima kasih dan tetap semangat untuk kita semua,” katanya.
Afni menjelaskan, opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Konsistensi mempertahankan opini tersebut selama 15 tahun berturut-turut menjadi indikator kuat komitmen Pemkab Siak dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Ia berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Siak.
Dengan capaian ini, Kabupaten Siak kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
(*06/raisya)
