Medan — Komitmen memperkuat perlindungan perempuan dan kelompok rentan di Indonesia terus mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk komunitas internasional. Hal itu terlihat dalam kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, ke kantor PERMAMPU–PESADA serta Women’s Crisis Centre (WCC) Sinceritas di Medan, Rabu (13/5/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Australia melalui Program INKLUSI, yang bertujuan memperkuat kesetaraan gender, perlindungan kelompok rentan, serta mendorong pembangunan sosial yang lebih inklusif di Indonesia.
Dalam kunjungan itu, Rod Brazier disambut hangat oleh jajaran pengurus PERMAMPU-PESADA, kader layanan masyarakat, hingga mitra kerja dari berbagai instansi pemerintah dan aparat penegak hukum. Suasana dialog berlangsung terbuka dan penuh semangat kolaborasi.
Duta Besar Australia tersebut berkesempatan melihat langsung berbagai layanan yang diberikan WCC Sinceritas kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Ia juga berdiskusi dengan kader One Stop Service and Learning (OSS&L), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian, serta tim respons bencana PERMAMPU.
Kehadiran Rod Brazier dinilai menjadi bentuk apresiasi atas kerja nyata organisasi masyarakat sipil yang selama ini bergerak di tingkat akar rumput dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.
Dalam sambutannya, Rod Brazier menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor menjadi salah satu kunci penting dalam menciptakan perubahan sosial yang nyata dan berkelanjutan.
“Program seperti PERMAMPU menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat sipil, pemerintah, aparat penegak hukum, dan komunitas dapat menghasilkan perubahan yang konkret. Kemitraan Indonesia dan Australia melalui Program INKLUSI menjadi salah satu bentuk nyata komitmen bersama untuk membangun masyarakat yang lebih adil, aman, dan inklusif,” ujar Rod Brazier.
Sebagai salah satu organisasi yang fokus pada isu perempuan, WCC Sinceritas selama ini dikenal aktif memberikan layanan pendampingan bagi korban kekerasan berbasis gender.
Pendampingan tersebut mencakup kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, eksploitasi terhadap perempuan dan anak, hingga berbagai bentuk kekerasan lainnya.
Tidak hanya melakukan penanganan kasus, WCC Sinceritas juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan perempuan dan anak. Organisasi ini turut mendorong penguatan kebijakan perlindungan hukum, termasuk implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Melalui pendampingan hukum, konseling psikologis, hingga penguatan komunitas, WCC Sinceritas berupaya memastikan korban memperoleh akses terhadap keadilan dan pemulihan secara menyeluruh.
Di Sumatera Utara, PERMAMPU bekerja melalui PESADA di enam wilayah, yakni Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Selatan.
Salah satu inovasi yang menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut adalah layanan One Stop Service and Learning (OSS&L) berbasis Puskesmas. Program ini hadir untuk mendekatkan layanan perlindungan kepada masyarakat, khususnya perempuan korban kekerasan.
Melalui OSS&L, masyarakat dapat memperoleh akses informasi, konseling, edukasi kesehatan reproduksi, hingga rujukan layanan hukum dan kesehatan dalam satu tempat yang mudah dijangkau.
Hingga tahun 2026, PERMAMPU telah mengembangkan sebanyak 31 OSS&L di delapan provinsi di Sumatera, termasuk enam layanan yang berada di Sumatera Utara. Kehadiran layanan tersebut dinilai efektif karena mampu mempercepat penanganan kasus dan memperkuat sistem perlindungan di tingkat komunitas.
Koordinator PERMAMPU, Dina Lumbantobing, mengatakan bahwa upaya perlindungan perempuan tidak cukup hanya berfokus pada penanganan korban setelah kekerasan terjadi.
Menurutnya, langkah pencegahan harus diperkuat melalui pendidikan komunitas, penguatan kepemimpinan perempuan, serta perubahan norma sosial yang selama ini menjadi akar munculnya kekerasan berbasis gender.
“Perlindungan perempuan tidak bisa berhenti pada layanan kasus saja. Kami juga ingin membangun kepemimpinan perempuan di komunitas, memperkuat jaringan sosial, serta mendorong perubahan kebijakan dan pola pikir masyarakat agar kekerasan dapat dicegah sejak awal,” jelas Dina.
Selain bergerak dalam isu kekerasan berbasis gender dan pencegahan perkawinan anak, PERMAMPU-PESADA juga aktif dalam penanganan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatera Utara seperti Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Kabupaten Langkat.
Dalam respons kebencanaan, PERMAMPU menggunakan pendekatan GEDSI atau Gender Equality, Disability, and Social Inclusion. Pendekatan tersebut memastikan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas tetap mendapatkan perhatian selama masa tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.
Berbagai bantuan yang diberikan meliputi asesmen kebutuhan masyarakat, distribusi makanan dan dignity kits, layanan konseling psikososial, pemeriksaan kesehatan, hingga penyediaan ruang ramah anak bagi keluarga terdampak bencana.
Pendekatan berbasis inklusi itu mendapat perhatian khusus dari Rod Brazier. Menurutnya, respons kemanusiaan yang memperhatikan kebutuhan kelompok rentan merupakan langkah penting dalam membangun sistem penanganan bencana yang lebih manusiawi dan berkeadilan.
Kunjungan ini sekaligus mempertegas komitmen Australia untuk terus mendukung penguatan masyarakat sipil di Indonesia. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperluas akses layanan bagi perempuan dan kelompok marginal agar memperoleh perlindungan yang lebih baik.
Melalui Program INKLUSI, kerja sama Indonesia dan Australia diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang lebih setara, di mana seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk hidup aman, sehat, dan berdaya tanpa diskriminasi.
Saat ini, PERMAMPU bekerja di delapan provinsi dan 24 kabupaten/kota di Sumatera bersama delapan anggota konsorsium, termasuk PESADA di Sumatera Utara. Organisasi ini terus memperkuat gerakan perempuan akar rumput melalui program kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi, pendidikan komunitas, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan dukungan internasional seperti yang dilakukan Australia dinilai menjadi langkah penting dalam menciptakan masa depan yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
(*06/raisya)
