Siak – Pemerintah Kabupaten Siak menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna membahas kesiapan menghadapi libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, dan diikuti unsur Forkopimda, para camat, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Dalam Negeri terkait kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran, termasuk upaya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas kebutuhan masyarakat.
Syamsurizal mengatakan, berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, secara nasional diperkirakan sekitar 50 persen masyarakat akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran tahun ini.
“Namun demikian kita tetap harus melakukan persiapan. Walaupun tidak sebesar di ibu kota, potensi pergerakan masyarakat menjelang dan sesudah Lebaran tetap perlu kita antisipasi,” ujarnya saat memimpin rapat di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Kamis (12/3/2026).
Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati bersama unsur Forkopimda meminta OPD terkait memperkuat koordinasi guna mendukung kelancaran arus mudik di wilayah Kabupaten Siak.
Dinas Perhubungan diminta berkoordinasi dengan Organda serta perusahaan pelayaran angkutan laut untuk memastikan kesiapan armada angkutan penumpang, khususnya melalui Pelabuhan Mengkapan Buton serta terminal-terminal yang ada di Kabupaten Siak.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan mendirikan posko pengamanan arus mudik Lebaran di sejumlah titik strategis dengan melibatkan unsur Dinas Perhubungan, Polri, dan TNI.
“Untuk Lebaran tahun 2026 direncanakan ada sekitar 10 titik posko pengamanan dengan dukungan kurang lebih 235 personel yang akan bertugas selama masa mudik dan arus balik, baik dari Dishub, TNI, Polri, PMI maupun tim medis,” jelasnya.
Wabup juga menyoroti minimnya lampu penerangan jalan serta kondisi beberapa ruas jalan yang masih mengalami kerusakan. Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera mempercepat pemeliharaan jalan, terutama pada ruas-ruas utama yang sering dilalui masyarakat.
“Jalan yang berlubang atau rusak tentu akan mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan serta kelancaran lalu lintas arus mudik. Kami minta dinas terkait segera melakukan perbaikan.
Untuk lampu penerangan, para camat diharapkan membantu Dishub melakukan pemantauan dan segera melaporkan jika ada yang tidak berfungsi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Siak, Nugroho Imam Darotdjat, menyampaikan bahwa kondisi inflasi daerah secara umum masih relatif terkendali berdasarkan pemantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Siak bersama BPS dan Diskominfo Siak.
Secara bulanan, inflasi masih tergolong rendah. Namun secara tahunan, jika dibandingkan periode Februari hingga Maret 2025, inflasi tercatat sekitar 3,23 persen sehingga menjadi perhatian karena sedikit melewati sasaran inflasi nasional.
Beberapa komoditas yang berpotensi memicu inflasi di Kabupaten Siak antara lain daging ayam ras, cabai merah, tomat, ayam hidup, serta emas perhiasan.
Meski demikian, stok beras dinilai masih sangat mencukupi dan harga kebutuhan pokok relatif stabil, walaupun tetap perlu diantisipasi potensi gangguan pasokan dari daerah penghasil.
“Stok bahan pangan secara umum masih relatif aman. Namun beberapa komoditas seperti bawang merah, cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, dan daging ayam ras tetap perlu diwaspadai. Untuk harga relatif stabil dan tidak ada fluktuasi yang cukup tajam,” pungkasnya.
