Rokan Hulu – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) secara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan ini berlangsung di Convention Hall Islamic Center Rokan Hulu, Selasa (31/03/2026), dengan mengusung tema “Pemantapan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Sektor Unggulan Daerah.”
Musrenbang dibuka oleh Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, SH, MM, yang ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya proses perencanaan pembangunan daerah tahun 2027.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua III DPRD Provinsi Riau H. Budiman Lubis, SH, Anggota DPRD Rohul Romi Juliandra, SE, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal seperti BPS, BPN, dan BPJS, serta tokoh masyarakat dan organisasi wanita se-Kabupaten Rokan Hulu.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya sinkronisasi antara usulan masyarakat dengan program prioritas pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa Musrenbang harus menjadi ruang strategis untuk memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah daerah berkomitmen memantapkan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi sektor unggulan daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan dari Bappeda Provinsi Riau, Perencana Ahli Madya Dr. Ir. Feradis, MP, memaparkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Riau tahun 2027. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
Di sisi lain, Ketua Panitia sekaligus Plt Kepala Bapperida Rohul, H. Simel Meri, SE, M.Si, mengungkapkan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 telah menghimpun berbagai usulan dari berbagai sumber.
Ia merinci, pagu anggaran utama mencakup 143 program, 282 kegiatan, dan 1.159 sub-kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp1,9 triliun. Selain itu, terdapat 574 usulan dari Musrenbang desa dan kecamatan, 2.145 usulan melalui pokok pikiran DPRD, serta 129 usulan bantuan sosial dan hibah.
Tidak hanya itu, rencana pembangunan juga didukung melalui skema pendanaan dari luar daerah. Dari APBD Provinsi Riau, dialokasikan anggaran sebesar Rp583,18 miliar untuk 13 perangkat daerah. Sementara dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dialokasikan sebesar Rp1,43 triliun untuk 18 kementerian/lembaga.
“Diharapkan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu ke depan lebih terarah, terpadu, dan sinergis, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Simel Meri.
Rangkaian kegiatan Musrenbang juga diisi dengan diskusi panel dan sesi tanya jawab antara peserta dan pemangku kebijakan. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan sebagai dasar penyusunan RKPD 2027 secara lebih konkret.
