Jakarta, 28 Juni 2025 – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (27/6), untuk membahas strategi menghadapi tantangan ekonomi global dan memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan tarif dengan Amerika Serikat (AS).
Ratas ini digelar usai kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya penciptaan ekosistem usaha yang kompetitif dan dinamis.
Salah satu langkah strategis yang dibahas adalah deregulasi sektor riil melalui penyederhanaan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang selama ini mengatur kebijakan dan tata kelola impor.
“Presiden menegaskan bahwa deregulasi ini bertujuan untuk memangkas hambatan perizinan yang berbelit, menciptakan kepastian hukum, dan memperkuat daya saing sektor riil nasional,” ujar Teddy.
Langkah ini diambil untuk menjaga pertumbuhan ekonomi domestik di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan.
Selain isu deregulasi, ratas juga membahas perkembangan positif dari proses perundingan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Pemerintah menilai kedua negara memiliki kepentingan strategis yang selaras dan sepakat untuk mengedepankan solusi saling menguntungkan (win-win solution) dalam hubungan perdagangan bilateral.
“Saat ini tim negosiator dari kedua negara tengah membahas secara intensif berbagai aspek permintaan dan penawaran. Indonesia mendapatkan dukungan yang sangat positif dari otoritas ekonomi AS, termasuk dari US Secretary of the Treasury, Scott Bessent, dan United States Trade Representative, Jamieson Greer,” tambah Teddy.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat, sekaligus menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kebijakan yang adaptif dan pro-investasi.
