JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah mengkaji kemungkinan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita menyusul kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar global. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, mengatakan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final.
“Itu masih dalam kajian sih, masih dalam kajian,” ujar Sarwo Edhy saat dikonfirmasi di sela kegiatan pelepasan ekspor unggas dan produk turunannya di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Kajian tersebut mencuat setelah harga CPO saat ini dilaporkan berada di atas harga yang menjadi dasar penetapan HET MinyaKita di tingkat konsumen, yakni Rp15.700 per liter.
Kenaikan harga bahan baku dinilai berpotensi memengaruhi struktur biaya produksi dan distribusi minyak goreng kemasan sederhana tersebut.
Menurut Sarwo, salah satu pertimbangan utama dalam evaluasi adalah pergerakan harga global CPO serta kondisi produksi nasional, mengingat Indonesia merupakan produsen sawit terbesar dunia.
Dalam skema kebijakan domestic market obligation (DMO), sebanyak 35 persen alokasi MinyaKita dikelola oleh Perum Bulog untuk distribusi. Bulog bertugas menyalurkan MinyaKita ke pengecer di pasar tradisional agar harga tetap stabil di kisaran HET Rp15.700 per liter.
Harga Relatif Stabil di Jaringan Bulog
Berdasarkan pemantauan Bapanas, harga MinyaKita di pasar-pasar yang mendapat pasokan dari Bulog relatif merata dan sesuai ketentuan HET. Namun, di luar jaringan distribusi tersebut masih ditemukan harga yang berkisar antara Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter, meski jumlahnya disebut tidak signifikan.
Bapanas menegaskan bahwa realisasi penyaluran DMO terus dipantau guna memastikan distribusi merata dan mencegah disparitas harga yang mencolok di lapangan.
Terkait wacana penyesuaian HET, Bapanas menyatakan akan melibatkan pelaku usaha minyak goreng dalam pembahasan lanjutan. Meski demikian, hingga kini pemerintah belum memanggil produsen karena masih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi pasar.
“Belum, ini kan baru wacana. Kita lihat dulu di lapangan. Jangan sampai kita menaikkan tapi akan memberatkan masyarakat. Jadi kita masih dalam kajian dulu. Ya, baru rencana,” kata Sarwo.
Pemerintah menegaskan, setiap kebijakan yang diambil nantinya akan mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan pasokan dan perlindungan daya beli masyarakat.
